30
Aug2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
30 August 2018Humas DJPK
21
Aug2018
21 August 2018Humas DJPK
09
Aug2018
9 August 2018Humas DJPK
23
Jun2018
Proses implementasi sebuah kebijakan yang modern tidak terlepas dari konsep internalisasi budaya kerja terhadap sumber daya manusia yang ada. Kesadaran ini muncul karena kesuksesan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh kesesuaian antara strategi dan budaya organisasi. Salah satu elemen pembentuk budaya organisasi adalah nilai-nilai (values). Saat ini, Kementerian Keuangan telah menetapkan ... Read More
23 June 2018Humas DJPK
22
Jun2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
22 June 2018Humas DJPK
08
Jun2018
Untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) sejak tahun 2011. Pemerintah telah melakukan penguatan fungsi DID, antara lain berupa perbaikan kriteria kinerja, penambahan pagu DID, pemberian insentif nonfiskal berupa pemberian penghargaan Anugerah ... Read More
8 June 2018Humas DJPK




