Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
27
Mar2018
26
Mar2018
Sesuai dengan amanat Pasal 113 PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Rekomendasi BPK RI, bahwa dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran TKDD. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ... Read More
21
Mar2018
Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK No.226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dan PMK No.199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, DJPK akan menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan ... Read More
20
Mar2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
19
Mar2018
Sehubungan dengan dimulainya proses perencanaan dan penganggaran DAK Fisik TA 2019 dan telah disahkannya surat Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada seluruh kepala daerah Nomor S-19/MK.7/2018 tanggal 14 Maret 2018, berikut kami sampaikan surat dimaksud.
Surat dapat diunduh melalui tautan berikut.