Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011, perlu menetapkan PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.
View | ... Read More
14
Jan2016
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat(6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskina, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012
View ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2008 dan pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang- Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011
View | PMK Nomor 68/PMK.07/2011
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Bahwa sehubungan dengan terdapatnya perubahan atas data rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, perlu kiranya dilakukan perubahan atas alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
View | PMK Nomor 74/PMK.07/2011
View | PMK Nomor 74/PMK.07/2011 Lampiran 1
View | PMK Nomor 74/PMK.07/2011 Lampiran 2
View | ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Dana Insentif Daerah (DID) telah dialokasikan pada APBN Tahun Anggaran 2011 dalam pos Dana Penyesuaian sebesar RP 1.387,8 miliar yang dialokasikan kepada daerah berprestasi yang memenuhi kriteria tertentu untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Kriteria tersebut adalah : kriteria utama, kriteria kinerja, dan batas minimum kelulusan kelulusan kinerja. Kriteria Utama ditetapkan sebagai ... Read More
14 January 2016Pengelola