Berdasarkan Undang - undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 bahwa Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
View | PMK 160 Tahun 2009
13
Jan2016
Dalam rangka perubahan Undang-undang tentang APBN serta Peraturan Menteri Keuagann tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2009, berdasarkan dengan itu maka Menteri Keuangan perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil ... Read More
13 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka perubahan Undang-undang tentang APBN serta Peraturan Menteri Keuagann tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2009, berdasarkan dengan itu maka Menteri Keuangan perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka pelaksanaan Undang - undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang memuat alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi tahun anggaran 2008, untuk itu Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangAlokasi Kurang ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Untuk itu Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009.
View | PMK 163 Tahun 2009
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2006, 2007 dan 2008 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 26 Tahun 2009. Untuk itu Menteri ... Read More
12 January 2016Pengelola
12
Jan2016
Dalam rangka melaksanakan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara perlu mengatur penyediaan dan tata cara pengelolaan dana program Nasional penanggulangan kemiskinan diperlukan pendanaan bersama antara Pemerintah Pusat dan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab ... Read More
12 January 2016Pengelola