Berkenaan dengan telah dilaksanakannya acara Bimbingan Teknis Executive di Kota Makassar, berikut dapat diunduh materi paparan pada acara dimaksud.
25
Apr2017
21
Apr2017
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan Usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018, penyampaian Usulan DAK Fisik ... Read More
18
Apr2017
Menindaklanjuti kegiatan Knowledge Sharing keberhasilan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, DJPK akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Keuangan Daerah pada 20-21 April 2017 di Kota Makassar.
Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.
13
Apr2017
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan press briefing terkait pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan isi PMK Nomor 50/PMK.07/2017. Materi press briefing dapat diunduh melalui tautan berikut.
13
Apr2017
PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD. Adanya beberapa kali revisi atas kebijakan TKDD tersebut perlu dilakukan guna memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD.
11
Apr2017
Dalam APBN TA 2017 terdapat 2 jenis DAK Nonfisik, yaitu Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Penyaluran Dana TKG dan Dana Pelayanan Adminduk kepada daerah penerima dilakukan sesuai dengan PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD yakni secara triwulanan untuk Dana TKG dan secara sekaligus untuk Dana ... Read More
05
Apr2017
Sehubungan dengan pengembalian sisa Dana BOS TA 2011, pemerintah daerah kabupaten dan kota wajib mengembalikan sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah ... Read More