Kepdirjen 37-2016

28

Nov2016
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-37/PK/2016 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2017. Keputusan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan ... Read More
28 November 2016Humas DJPK
seminar01

19

May2016

Membangun Indonesia dari DaerahSticky Post

0  
by TI DJPK / / Foto
Dalam rangkaian acara 41st Annual Meeting Islamic Development Bank Group yang dihelat di Jakarta, Mezanine Club yang merupakan forum diskusi pegawai Kementerian Keuangan menggelar seminar bertajuk Membangun Indonesia dari Daerah. Topik ini sejalan dengan program Nawa Cita dari Presiden Jokowi yang akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan ... Read More
19 May 2016TI DJPK
update_sinergi_1

20

Feb2016

Update Aplikasi SIMPATIK dan SINERGI SIKDSticky Post

0  
by TI DJPK / / Berita
Dalam rangka mendukung kebijakan konversi penyaluran DBH dan atau DAU dalam bentuk non tunai sesuai PMK 235 Tahun 2015, maka telah dikembangkan aplikasi agen SIMPATIK SIKD dan aplikasi agen SINERGI SIKD. Aplikasi agen SIMPATIK SIKD digunakan untuk input data posisi kas dan rencana kebutuhan belanja bulanan. Aplikasi Agen SINERGI SIKD ... Read More
20 February 2016TI DJPK
S-Dirjen-DanaDesa2016

03

Feb2016
Sehubungan dengan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa ....selengkapnya
3 February 2016TI DJPK
iku01

02

Feb2016
Bertempat di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK mengadakan penandatanganan kontrak kinerja untuk tahun 2016. Acara yang digelar pada Selasa, 26 Januari 2016 ini dipimpin langsung Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II serta para pegawai. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan capaian IKU ... Read More
2 February 2016TI DJPK
web02

27

Jan2016

Peluncuran Website Baru DJPKSticky Post

by TI DJPK / / Berita, Foto
Sebagai unit organisasi yang berhubungan dengan banyak pemangku kepentingan, media komunikasi  yang informatif dan senantiasa up to date adalah suatu keharusan. DJPK menyadari bahwa tampilan website yang dinamis dan segar mutlak diperlukan. Selama ini, website DJPK telah menjadi sarana komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyebarluaskan informasi, kebijakan,dan peraturan yang terkait transfer ke ... Read More
27 January 2016TI DJPK
djpk01

25

Jan2016
[Best_Wordpress_Gallery id="29" gal_title="Select Album"]
25 January 2016beny Iswaril
TRANSFER1

20

Jan2016

Transfer ke DaerahSticky Post

0  
by TI DJPK / / Edukasi
Transfer kedaerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Selengkapnya...
20 January 2016TI DJPK
desentralisasi

18

Jan2016
Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal telah meningkatkan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat. Selengkapnya bisa di download  disini.
18 January 2016TI DJPK
MitraDJPK2

18

Nov2015

Mobile Info Transfer (Mitra)Sticky Post

0  
by Pengelola / / DJPK Activity
18 November 2015Pengelola
foto-0

18

Nov2015
[Best_Wordpress_Gallery id="3" gal_title="Sosialisasi UU 28 tahun 2009 di kota Bengkulu"]
18 November 2015Pengelola
Cover Website

02

Apr2026
2 April 2026narits syafruddin
Cover Website

12

Mar2026
Ketentuan mengenai Kebijakan TKD dan Pinjaman PEN pasca bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam PMK Nomor 102 Tahunb2025. Namun demikian, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan sehingga perlu penyesuaian atas pengaturan dalam PMK dimaksud. Sebagai upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan dana penanganan pasca bencana ... Read More
12 March 2026narits syafruddin
Thumbnail_PMK_7_2026

11

Mar2026
11 March 2026papdua

11

Mar2026
11 March 2026narits syafruddin

11

Mar2026
11 March 2026narits syafruddin
Thumbnail PP 9_2026

11

Mar2026
11 March 2026Choirul Rizal
Cover Website

04

Mar2026
4 March 2026narits syafruddin