Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
Perdirjen Nomor PER-5/PK/2019 Tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar DBH Dalam Penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2019
16 July 2019
/
Peraturan
/
Tags:
Keputusan dan Peraturan Lainnya
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
SE-5/PK/2014 tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Rangka Penyaluran Anggaran Trasnsfer ke Daerah
Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 72/PK/2015
Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian Penyaluran DBH CHT TA 2010
Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.7/2014 tentang Mekanisme Koordinasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Perdirjen Nomor PER-4/PK/2016 Tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar DBH Pada TA 2016
Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
Mekanisme Alur Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.