Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tupoksi
Kewenangan
LHKPN Pejabat DJPK
Organisasi
Struktur Organisasi
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat Eselon I dan II
Profil Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Profil Sekretaris Direktorat Jenderal
Profil Direktur Dana Transfer Umum
Profil Direktur Dana Transfer Khusus
Profil Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Profil Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Profil Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Profil Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID Tingkat I DJPK
Maklumat dan Standar Layanan
Regulasi PPID
Profil PPID
Laporan Layanan Informasi
Statistik Akses Layanan Informasi DJPK
FAQ
e-PPID
Mekanisme Permohonan
Formulir
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
Publikasi
Daftar Alokasi TKDD
TA 2021
TA 2022
TA 2023
TA 2024
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Contact Center DJPK
Next Post
Previous Post
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH TA 2019
20 April 2020
/
Peraturan
/
Tags:
Peraturan Menteri Keuangan
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2008
PMK Nomor 230/PMK.07/2012
PMK Nomor:213/PMK.07/2015
Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 Tentang Penetapan Kurang Bayar & Lebih Bayar DBH Menurut Daerah Prov/Kab/Kota Pada Tahun 2019
PMK 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun 2012
Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2010
Pedoman umum dan alokasi prognosa definitif dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daeerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun anggaran 2011
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.