Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Kemenkeu PRIME: 134
PMK121

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2021

Sehubungan dengan telah ditetapkanya PMK Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 berikut disampaikan PMK dimaksud sebagaimana terlampir.

PMK No. 121 Th 2020

Download

/ Peraturan / Tags:

Share the Post

About the Author

Humas DJPK

Related Posts

Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Prov/Kab/Kota TA 2016
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, Dan 2008 Yang Dialokasikan Dalam Undang – Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Dan Perubahannya
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
PMK Nomor 8/PMK.07/2014
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil
Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022
Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Comments

Comments are closed.