Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tupoksi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat Eselon I dan II
Profil Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Profil Sekretaris Direktorat Jenderal
Profil Direktur Dana Transfer Umum
Profil Direktur Dana Transfer Khusus
Profil Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer
Profil Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID Tingkat I DJPK
Maklumat dan Standar Layanan
Regulasi PPID
Profil PPID
Laporan Layanan Informasi
Statistik Akses Layanan Informasi DJPK
FAQ
e-PPID
Mekanisme Permohonan
Formulir
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
Publikasi
Daftar Alokasi TKDD
TA 2021
TA 2022
TA 2023
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Contact Center DJPK
Next Post
Previous Post
Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-59/PK/2020 Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing – Masing Provinsi Tahun Anggaran 2021
KEP-59_PK_2020_Salinan
Download
19 October 2020
/
Peraturan
/
Tags:
Keputusan dan Peraturan Lainnya
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Penyampaian Laporan Sisa DAK TA 2003-2010
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-02/PK/2011 tentang Daftar Daerah yang Mengalami Lebih Salur Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun 2010 dan Tata Cara Perhitungan / Pemotongannya
Perdirjen Nomor PER- 01/PK/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan Atas Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2013
Perdirjen Nomor PER-3/PK/2014 Tentang Perubahan atas peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2014 Tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Salur DBH pada Tahun Anggaran 2014
Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 72/PK/2015
Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan (BPHTB) Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
Perdirjen Nomor PER-3/PK/2016 Tentang Perubahan Perdirjen Nomor PER-1/PK/2016 Tentang Tatacara Penundaan Penyaluran DBH dan/atau DAU bagi Daerah yang tidak menyampaikan data perkiraan belanja …
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.