Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Kemenkeu PRIME: 134

Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian Penyaluran DBH CHT TA 2010

Pengenaan sanksi tersebut mulai diberlakukan pada penyaluran Triwulan I tahun 2010

 

View | S-437/PK/2010

View | S-439/PK/2010

View | S-440/PK/2010

View | S-441/PK/2010

/ Peraturan / Tags:

Share the Post

About the Author

Pengelola

Related Posts

Read More
KEP-58/PK/2023 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2024
Read More
Perdirjen Nomor PER-5/PK/2020 Tentang Proses Bisnis Penyederhanaan Pelaporan Data Bulanan Pemda melalui Data Transaksi Pemerintah Daerah
Read More
Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi TA. 2022
Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
Read More
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-19/MK.07/2016
Read More
Perdirjen Nomor PER-10/PK/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran DID
Read More
Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2025
Perdirjen Nomor PER-1/PK/2014 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Salur Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2014

Comments

Comments are closed.