Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Dashboard PPID Tk. I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
PBJ
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
SINERGIS
Himpunan Peraturan HKPD
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Contact Center DJPK
Reservasi Layanan Konsultasi Online
Form Pendaftaran
Cek Status
Form Perbaikan
Next Post
Previous Post
Laporan Layanan Informasi DJPK September 2021
Laporan-Layanan-Informasi-September-2021
Download
7 December 2021
/
Laporan Layanan Informasi
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Read More
S-32/PK.5/2024 tentang Himbauan Penyampaian Perda PDRD
Read More
Bahan Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 dan Penganugerahan Dana Rakca Award
Penyesuaian Penggunaan Aanggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Insentif Tenaga Kesehatan
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
Read More
APBN-P 2016: Kali Pertama Jumlah Transfer ke Daerah Lebih Besar dari Belanja Kementerian/Lembaga
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pengeluaran pemerintah sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan diseluruh kabupaten kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2004-2018
Read More
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (RPP HKFN)
Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian Penyaluran DBH CHT TA 2010
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.