Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
S-1/PK.2/2022 Permintaan Data Pegawai Pengelolaan Laporan Dana Insentif Daerah 2022
S-1_PK.2_2022-Permintaan-Data-Pegawai-Pengelolaan-Lap-DID-rev-merged
Surat Pengantar
Lampiran I
Lampiran II
14 January 2022
/
Pemberitahuan ke Daerah
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan nomor 121/PMK.07/2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004
Read More
PMK No.19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar DBH Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam APBN 2017
PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
PMK Nomor 215/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak TA 2011 dan TA 2012
PMK 183/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per jenis pajak di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan periode tahun 2009 – 2018
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.