Untuk melanjutkan pembangunan pada periode kepemimpinan 2016-2021, Kabupaten Sidoarjo bergerak taktis dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Acara tersebut yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo tersebut diawali dengan kick off meeting pada Kamis, 28 Januari 2016. Kegiatan itu dihadiri oleh Pj.Bupati Sidoarjo Jonathan Judianto serta bupati dan wakil bupati terpilih untuk periode 2016-2021 yaitu Saiful Ilah dan Nur Rahmat Saifudin. Dari jajaran legislatif, hadir ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut menyampaikan materi mengenai kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kebijakan Dana Desa yang menjadi salah satu program Nawacita dari Presiden Joko Widodo turut dibahas oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Sejak dilaksanakan pada tahun 2015, jumlah dana yang dialokasikan untuk transfer Dana Desa adalah sebesar Rp 20,76 Trilyun. Seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut terus meningkat. Pada tahun 2016 ini, dana sejumlah Rp 46,98 Trilyun dialokasikan untuk Dana Desa. Pada tahun 2017, besaran Dana Desa meningkat menjadi Rp 81,18 Trilyun. Dana tersebut terus bertambah menjadi Rp 103,79 Trilyun pada tahun 2018 dan Rp 111,84 Trilyun pada tahun 2019.

Jumlah transfer ke daerah yang semakin bertambah dari tahun ke tahun tersebut sejalan dengan revolusi kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2016. Tahun ini alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN mendekati jumlah anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemerintah pusat juga bertekad meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi dan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerah.