Sosialisasi Dana Desa dan Transfer Ke Daerah oleh Ditjen Perimbangan Keuangan kembali diselenggarakan di tanah Papua. Kali ini sosialisasi yang selalu dipenuhi oleh para Kepala Desa, dalam hal ini di Papua biasa disebut dengan Kepala Kampung, diselenggarakan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua pada Kamis (11/2).

Bertempat di Gedung Guest House Jalan Merdeka Nabire, Sosialisasi Kebijakan Dana Desa dan Tranfer ke Daerah dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, dengan menabuh tifa, alat musik khas Papua. Dalam acara tersebut turut dihadiri Bapak Robert Rouw, Anggota Komisi IX DPR RI, Bapak Sendius Wonda, SH., M.Si, Penjabat Bupati Nabire, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Nabire, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nabire, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan para Camat se-Kabupaten Nabire.

Sesuai dengan roadmap pemenuhan Dana Desa tersebut, pada tahun anggaran 2015 lalu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa Rp20,76 triliun atau 3,23% dari Transfer ke Daerah, dimana rata-rata secara nasional setiap desa menerima Rp280 juta. Pada tahun 2016, dengan dukungan dan persetujuan dari DPR RI, Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa menjadi Rp46,9 triliun, atau 6,4% dari Transfer ke Daerah, dimana rata-rata nasional setiap desa akan menerima Rp628 juta.

Dalam sambutannya Dirjen Perimbangan Keuangan mengharapkan kepada Pemda Kabupaten Nabire untuk: Pertama, membantu/membimbing desa dalam menyusun RKPDes dan APBDes 2016. Kedua, segera menetapkan Perbup mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian ADD dan Bagi Hasil PDRD setiap desa, Perbup mengenai pengelolaan keuangan desa, dan Perbup mengenai pengadaan barang/jasa di desa, serta perangkat hukum lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa. Hal tersebut mengingat alokasi Dana Desa Kabupaten Nabire yang meningkat dari Rp 21,74 miliar tahun 2015 menjadi Rp48,64 miliar tahun 2016.(hoshi)