Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
KMK-29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2022
Salinan-KMK-29_KM.7_2022-Salur-KB-tahap-pertama
Download KMK-29/KMK.7/2022
16 November 2022
/
Peraturan
/
Tags:
Keputusan Menteri Keuangan
Share
the Post
About
the Author
Choirul Rizal
Related
Posts
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Provisi Sumber Daya Hutan Pada Departemen Kehutanan
Ijin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Pelayanan Jasa Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Pada Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhub
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.07/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025
Read More
KMK Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2024 Tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
Read More
KMK Nomor 6/KM.7/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.