Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
Buku Himpunan
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
KMK-37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Periode Kedua pada Tahun 2022
Salinan-KMK-37_KM.7_2022-Salur-KB-tahap-kedua
Download KMK-37/KMK.7/2022
16 November 2022
/
Peraturan
/
Tags:
Keputusan Menteri Keuangan
Share
the Post
About
the Author
Choirul Rizal
Related
Posts
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dalam Rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum (Pedum) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2021 Tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Angaran 2021
Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Kebijakan TA 2003 Untuk Pengangkatan Pegawai Baru Kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/Kmk.06/2001tentang Penetapan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam, Pertambangan Umum Serta Perikanan Tahun Anggaran 2001
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025
Penetapan Aloksi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.