Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
SINERGIS
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Contact Center DJPK
Reservasi Layanan Konsultasi Online
Form Pendaftaran
Cek Status
Next Post
Previous Post
KEP-38/PK/2022 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi TA 2023
KEP_38.PK_.2022_ttg_Proporsi_dan_Estimasi_Penerimaan_Pajak_Rokok_utk_Masing2_Provinsi_TA_2023
Download
22 November 2022
/
Pemberitahuan ke Daerah
/
Tags:
Keputusan dan Peraturan Lainnya
Share
the Post
About
the Author
Choirul Rizal
Related
Posts
Tata Cara Teknis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (KOMANDAN SIKD)
Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi Pembagian Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2015
Penegasan Penyampaian Laporan Realisasi Pembayaran BOS
Read More
Perdirjen Nomor PER-5/PK/2020 Tentang Proses Bisnis Penyederhanaan Pelaporan Data Bulanan Pemda melalui Data Transaksi Pemerintah Daerah
Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12/MK.07/2014 , Nomor 593/2278/SJ, Nomor 4/SE/V/2014
Perdirjen Nomor PER- 01/PK/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan Atas Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2013
Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan No.43/PK/2015 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada TA 2015
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.