Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
Laporan Tahunan PPID Tingkat I DJPK Tahun 2022
Laporan PPID Tingkat I DJPK Tahun 2022
Download
27 April 2023
/
Laporan Layanan Informasi
,
Laporan PPID
Share
the Post
About
the Author
Choirul Rizal
Related
Posts
Read More
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Berikan Edukasi Padat Karya Tunai di Kabupaten PALI dan Kabupaten Ogan Ilir
Read More
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2009
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
SOP Layanan Informasi Publik atas Permohonan yang Disampaikan Langsung kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I DJPK
Perdirjen Nomor PER-1/PK/2018 Tentang Prosedur Pembahasan, Format, Dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan Dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Read More
Pemberitahuan Informasi Tidak Benar (HOAX)
Kebijakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 2018
PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.