Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tupoksi
Kewenangan
LHKPN Pejabat DJPK
Organisasi
Struktur Organisasi
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat Eselon I dan II
Profil Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Profil Sekretaris Direktorat Jenderal
Profil Direktur Dana Transfer Umum
Profil Direktur Dana Transfer Khusus
Profil Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Profil Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Profil Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Profil Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan
PPID Tingkat I DJPK
Maklumat dan Standar Layanan
Regulasi PPID
Profil PPID
Laporan Layanan Informasi
Statistik Akses Layanan Informasi DJPK
FAQ
e-PPID
Mekanisme Permohonan
Formulir
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
Publikasi
Daftar Alokasi TKDD
TA 2021
TA 2022
TA 2023
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Contact Center DJPK
Next Post
Previous Post
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 Tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) DAU Atau DBH Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi COVID-19
Salinan KMK No.30-KM.7-2020
Download
11 January 2021
/
Peraturan
/
Tags:
Keputusan Menteri Keuangan
Share
the Post
About
the Author
Humas DJPK
Related
Posts
Read More
KMK-29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2022
Pengaturan Status Kepegawaian di Lingkungan DJPK
Bentuk Dan Tatacara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan (Bidang Perimbangan Keuangan)
Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
Read More
KMK Nomor 6/KM.7/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum
Ijin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Biaya Hak Penggunaan Frekwensi Radio Pada Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan Dan Telekomunikasi
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2022 Tentang Penghentian Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Menu Penyediaan Makanan Tambahan (Pabrikan) Tahun Anggaran 2022
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.