Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
PP nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
View
|
PP No. 105 th. 2000
21 November 2015
/
Peraturan
/
Tags:
Peraturan Pemerintah
Share
the Post
About
the Author
Pengelola
Related
Posts
PP Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
PP Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
SURAT EDARAN NOMOR 910/106/SJ TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN OLEH KABUPATEN/KOTA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PRT/M/2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.