Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Kemenkeu PRIME: 134
KMK 11

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KMK_11_Tahun_2024_ttg_PENANDAAN_RINCIAN_BELANJA_INFRASTRUKTUR_PELAYANAN_PUBLIK_UNTUK_EVALUASI_PEMENUHAN_BELANJA_WAJIB_DALAM_APBD.pdf

Download
shadow
/ Peraturan, Peraturan DJPK / Tags:

Share the Post

About the Author

Choirul Rizal

Related Posts

Read More
KMK Nomor 6/KM.7/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum
Pengaturan Status Kepegawaian di Lingkungan DJPK
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 400 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II TA 2020
Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Minyak Bumi Dan Gas Alam T.A 2003
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga pada Tahun 2022

Comments

Comments are closed.