bahwa sesuai dengan arah kebijakan TAP MPR Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan perubahan terhadap materi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, agar pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dapat dilakukan sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah;

bahwa sehubungan dengan itu, perlu disusun Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, di atas, perlu menetapkan Tim Penyusun Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

1.

Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan

2.

Dirjen Lembaga Keuangan

sebagaiWakil Ketua merangkap Anggota

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan

Kepala Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan

              II. TIM PENYUSUN

Merumuskan dan menyusun Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

Menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang siap untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

Melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim. Ketua Tim Pengarah dapat menunjuk Nara Sumber dan konsultan, dan Ketua Tim Penyusun dapat membentuk Sekretariat Tim.

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Tim dibebankan pada Anggaran Bagian 69 (Belanja Lain-lain) Departemen Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Mei 2001.