Sumatera Barat, 7-8 Februari 2018

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terus menyebarkan semangat program padat karya tunai atau cash for work dalam pengelolaan Dana Desa kepada pemerintah daerah. Pada tanggal 7 dan 8 Februari 2018 lalu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kembali mengadakan Diseminasi Dana Desa di Tanah Minang, Sumatera Barat. Terdapat tiga kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan diseminasi di Provinsi yang terkenal dengan legenda “malin kundang” tersebut, antara lain Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Diseminasi yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa (Wali Nagari), perangkat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat di masing-masing kabupaten tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa sampai dengan tahun 2017. Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan hadir dalam rangkaian kegiatan diseminasi tersebut untuk memberikan keynote speech dan menanamkan semangat program padat karya tunai kepada seluruh peserta diseminasi yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal juga menyaksikan kesenian daerah, kerajinan tangan dan produk lainnya yang diproduksi oleh BUMDes (BUMNag) setempat.

Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Dalam rangka mensosialisasikan program tersebut kepada Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia selama tahun 2018.

Dalam pidato pembukaannya, Direktur Jenderal menyampaikan bahwa dalam melaksanakan skema cash for work, pemerintah daerah harus memegang 3 prinsip utama dalam mengelola Dana Desa yakni pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Direktur Jenderal juga menjelaskan bahwa sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting).

Melalui skema cash for work, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.

Terlepas dari padatnya rangkaian diseminasi kali ini, Direktur Jenderal menyempatkan diri melakukan kunjungan ke lahan yang rencananya akan menjadi lokasi pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City di Kabupaten Padang Pariaman. Bersama dengan Bapak Suhatri Bur selaku Wakil Bupati Padang Pariaman,  Direktur Jenderal tampak antusias berdiskusi mengenai rencana pembangunan Tarok City di bawah guyuran hujan kala itu. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Tarok City nantinya dapat menimbulkan multiplier effect bagi peningkatan perekonomian masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Padang Pariaman.

Kabupaten Lima Puluh Kota

Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota menjadi lokasi pertama pelaksanaan Diseminasi Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat dalam rangkaian diseminasi kali ini.

Kedatangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disambut dengan tarian daerah setempat.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Lima Puluh Kota – Bapak Ferizal Ridwan dan Anggota Komisi XI DPR RI – Bapak John Kennedy Azis.

Peserta diseminasi kali ini terdiri dari camat, kepala desa (wali nagari), perangkat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Wakil Bupati Lima Puluh Kota menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berbincang-bincang dengan BUMDes (dikenal dengan sebutan BUMNagari di Sumatera Barat) setempat mengenai produk dan jasa yang dihasilkan untuk kegiatan usahanya.

Kabupaten Tanah Datar

Masih di hari yang sama, Direktur Jenderal menghadiri diseminasi kedua bertempat di Aula Kantor Bupati Tanah Datar.

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi.

Peserta diseminasi antusias mendengarkan penjelasan Direktur Jenderal mengenai program padat karya tunai.

Direktur Jenderal berbincang-bincang dengan masyarakat setempat usai membuka acara diseminasi di Kabupaten Tanah Datar.

Kabupaten Padang Pariaman

Diseminasi Dana Desa di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman menutup rangkaian diseminasi kali ini.

Kedatangan Direktur Jenderal disambut dengan tari-tarian daerah dan seni bela diri silek atau pencak silat.

Ramah tamah Direktur Jenderal dengan Anggota Komisi XI DPR RI dan Pejabat Kabupaten Padang Pariaman.

Direktur Jenderal memberikan gambaran umum mengenai program padat karya tunai kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Direktur Jenderal selanjutnya membuka secara resmi acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam diseminasi ini, turut dipamerkan beberapa hasil produksi BUMN Padang Pariaman.