Jakarta, 27 Mei 2025 – Paska kesuksesan program SINERGI Tahap 1 Bagian Pertama pada 30 April 2025 yang lalu, acara yang terselenggara berkat kolaborasi DJPK bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) ini kembali berlanjut melalui program SINERGI Tahap 1 Bagian Kedua yang diselenggarakan di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro pada 27 Mei 2025.

Acara ini terselenggara secara hybrid yang dibuka secara langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani, dan dihadiri sejumlah instansi dari jajaran pemerintah pusat, seperti Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu terdapat perwakilan pemerintah daerah yang telah menyampaikan asesmen kebutuhan terhadap pembiayaan kreatif, dan perwakilan mitra pembangunan (SKALA, KIAT, dan World Bank). Perlu diketahui bahwa kegiatan ini juga diikuti oleh hampir 3.000 peserta dari 436 daerah, yang berasal dari berbagai OPD seperti Sekretariat Daerah, Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas Pengelola Infrastruktur Daerah (antara lain air minum, jalan, persampahan, dan perhubungan), dan Inspektorat Daerah.

Dalam sambutannya, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, pembangunan menjadi salah satu kunci. “Tentunya tema diskusi dan sharing pengalaman untuk langkah ke depan, kalau kita melihat, sangat penting bagi kita semua. Membangun itu tidak bisa hanya 1 pihak, tidak ada hanya 1 kementerian/lembaga, tidak ada hanya 1 pemerintahan daerah, semua harus berkontribusi dan berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Baik itu pemerintah pusat, dengan pemerintahan daerah, BUMN dan BUMD, termasuk swasta”. Beliau juga menambahkan bahwa selain ide dari top down, masukan secara bottom up dari Pemda akan menjadi sangat penting untuk menemukan format pembiayaan investasi dan pembangunan, yang sustainable dan efektif ke depan. Tidak bisa hanya mengandalkan APBN, APBD, tapi dana dari BUMN, swasta, penanaman modal asing, menjadi sangat penting untuk dimanfaatkan Bersama.

Kegiatan ini terbagi atas 2 segmen. Segmen pertama mengangkat topik Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di mana selaku panelis adalah Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti yang menceritakan success story di daerahnya, yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat dalam rangka menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah di Kota Semarang. Panelis lainnya yaitu Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijayakusuma memaparkan rencana pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar berskema KPBU, antara lain alat penerangan jalan, SPAM Kota Denpasar, dan RSUD Wangaya. Selanjutnya, Direktur Utama PT PII, Wahid Sutopo, menyampaikan apa saja bentuk peran dan dukungan dari PT. PII dalam KPBU, antara lain pendampingan dalam fasilitasi capacity building, diskusi antara Pemda dengan K/L dan regulator terkait proyek, penjaminan risiko politik, dan bentuk-bentuk pendampingan lainnya. Pada Segmen ini, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pandangan terkait peran KPBU yang secara tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya, segmen kedua mengangkat tema pinjaman daerah. Bertindak selaku panelis yaitu Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, yang menjelaskan dampak/manfaat pinjaman daerah di Sulawesi Utara, antara lain terbangunnya beberapa infrastruktur dan fasilitas umum seperti rumah sakit daerah, akses jalan, sekolah, sarana air bersih, dan pembukaan lapangan kerja. Panelis lainnya yakni yaitu Direktur Manajemen Risiko PT. SMI, Pradana Murti menjabarkan serba-serbi pinjaman daerah, seperti modalitas pendanaan infrastruktur daerah, keunggulan pinjaman daerah PT. SMI, dan alur dan proses serta persyaratan pengajuan pinjaman daerah, berikut dengan contoh-contoh success story atas pemanfaaan skema pinjaman oleh daerah-daerah. Paparan terakhir disampaikan oleh Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK, Jaka Sucipta, yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan insentif fiskal, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan creative financing, merupakan salah satu indikator yang dinilai. Hal ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah dalam mendorong Pemda mengakses dan mengoptimalkan alternatif sumber pembiayaan selain dari TKD.

Antusiasme yang tinggi dari keikutsertaan peserta di acara ini, tercermin dari pertanyaan demi pertanyaan yang disampaikan dalam sesi diskusi. Dengan diselenggarakannya acara ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pembiayaan kreatif.

Program SINERGI diharapkan menjadi katalisator transformasi pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Program SINERGI merupakan bagian dari Program BETTER with DJPK. Untuk informasi dan update kegiatan Program Better with DJPK dapat dilihat pada kanal media sosial DJPK melalui Instragram @ditjenpk, atau melalui website djpk.kemenkeu.go.id