Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Klaster Daerah dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal

Klaster Daerah dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal

Klaster Daerah dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal dilakukan untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil bagi seluruh daerah berdasarkan kapasitas fiskal masing-masing.
Nilai kinerja daerah dalam rapor DIF menunjukkan capaian kinerja suatu daerah dibandingkan daerah lain yang sejenis (provinsi/kabupaten/kota) dan berada dalam klaster daerah yang sama.

Berikut adalah daftar klaster daerah di masing-masing tahun:
1. Klaster Daerah 2024 : link
2. Klaster Daerah 2025 : link

Klaster Daerah dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal

Share the Post

About the Author

Choirul Rizal

PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Permintaan Peserta TOT PKD TA 2015 Untuk PNS Pemda Dan Dosen

Undangan Bimtek SIKD

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011

Klarifikasi atas Surat Palsu terkait Sosialisasi Perpres No.129 Tahun 2018 dan Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Data APBD TA 2019 dari Pihak DJPK

Penyampaian Informasi kepada Daerah tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjuangan Profesi Guru dan tambahan Penghasilan TA 2016

Comments

Klaster Daerah dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal

Share the Post

About the Author

Choirul Rizal

Related Posts

PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Permintaan Peserta TOT PKD TA 2015 Untuk PNS Pemda Dan Dosen

Undangan Bimtek SIKD

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011

Klarifikasi atas Surat Palsu terkait Sosialisasi Perpres No.129 Tahun 2018 dan Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Data APBD TA 2019 dari Pihak DJPK

Penyampaian Informasi kepada Daerah tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjuangan Profesi Guru dan tambahan Penghasilan TA 2016

Comments