Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah
KMK 22 Tahun 2025
Download
11 July 2025
/
Peraturan
,
Peraturan DJPK
Share
the Post
About
the Author
narits syafruddin
Related
Posts
Dokumen Rencana Kerja 2016
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
Permintaan Laporan Realisasi APBD Tw I Tahun 2015 dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2014 (Unaudited)
Read More
Perdirjen Nomor PER-5/PK/2019 Tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar DBH Dalam Penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2019
Video Konsultasi Dana Bagi Hasil untuk Pencegahan COVID-19
PMK 19/PMK.07.2017 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
Penetapan Alokasi Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
Read More
S-32/PK/2025 tentang Penyampaian KEM PPKF Tahun 2026 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2026
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.