Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/Kmk.07/2001 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR   625/KMK.01/2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/KMK.07/2001
TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembalikan pinjamannya tersebut;
b. bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini sedang mengalami tekanan berat, dan besarnya jumlah pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri telah mendekati angka yang dapat membahayakan perekonomian nasional, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.07/2001 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.07/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan pinjaman Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/KMK.07/2001 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH.
Pasal I
Mengubah Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.07/2001, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 1
(1)

Perjanjian baru Pinjaman Daerah yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri ditunda sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2002″.
Pasal II
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Salinan sesuai dengan aslinya ttd
Kepala Biro Umum
          u.b. BOEDIONO
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen
Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898
/ Peraturan / Tags:

Share the Post

About the Author

Pengelola

Related Posts

Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2022 Tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Angaran 2022
KMK 879/KMK.01/2019 Tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.
Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2002
Ijin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Pelayanan Jasa Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Pada Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhub
Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum (Pedum) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003
Penetapan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Alam, Pertambangan Umum Serta Perikanan Tahun Anggaran 2001
Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.556/Kmk.03/2000 Tentang Tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus

Comments

Comments are closed.