Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
PMK 49 Tahun 2025
Download
28 July 2025
/
Peraturan
,
Peraturan DJPK
/
Tags:
Peraturan Menteri Keuangan
Share
the Post
About
the Author
Choirul Rizal
Related
Posts
Pedoman umum dan alokasi prognosa definitif dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah kepada daeerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun anggaran 2011
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013
Perkiraan Alokasi PBB Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Kota TA 2010
Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026
PMK Nomor 18/PMK.07/2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.