Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)

PMK 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL

/ Uncategorized / Tags:

Share the Post

About the Author

papdua

Related Posts

Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016
PMK Nomor 215/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak TA 2011 dan TA 2012
PMK Nomor 85/PMK.07/2014
Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
PMK Nomor 148/PMK.07/2014
Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN Dan APBD, Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2015

Comments

Comments are closed.