Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-37/PK/2016 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2017. Keputusan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan ... Read More
28
Nov2016
19
May2016
Membangun Indonesia dari DaerahSticky Post
Dalam rangkaian acara 41st Annual Meeting Islamic Development Bank Group yang dihelat di Jakarta, Mezanine Club yang merupakan forum diskusi pegawai Kementerian Keuangan menggelar seminar bertajuk Membangun Indonesia dari Daerah. Topik ini sejalan dengan program Nawa Cita dari Presiden Jokowi yang akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan ... Read More
20
Feb2016
Update Aplikasi SIMPATIK dan SINERGI SIKDSticky Post
Dalam rangka mendukung kebijakan konversi penyaluran DBH dan atau DAU dalam bentuk non tunai sesuai PMK 235 Tahun 2015, maka telah dikembangkan aplikasi agen SIMPATIK SIKD dan aplikasi agen SINERGI SIKD. Aplikasi agen SIMPATIK SIKD digunakan untuk input data posisi kas dan rencana kebutuhan belanja bulanan. Aplikasi Agen SINERGI SIKD ... Read More
03
Feb2016
Sehubungan dengan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa ....selengkapnya
02
Feb2016
Bertempat di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK mengadakan penandatanganan kontrak kinerja untuk tahun 2016. Acara yang digelar pada Selasa, 26 Januari 2016 ini dipimpin langsung Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon II serta para pegawai.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan capaian IKU ... Read More
27
Jan2016
Peluncuran Website Baru DJPKSticky Post
Sebagai unit organisasi yang berhubungan dengan banyak pemangku kepentingan, media komunikasi yang informatif dan senantiasa up to date adalah suatu keharusan. DJPK menyadari bahwa tampilan website yang dinamis dan segar mutlak diperlukan. Selama ini, website DJPK telah menjadi sarana komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyebarluaskan informasi, kebijakan,dan peraturan yang terkait transfer ke ... Read More
25
Jan2016
[Best_Wordpress_Gallery id="29" gal_title="Select Album"]
20
Jan2016
Transfer ke DaerahSticky Post
Transfer kedaerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.
Selengkapnya...
18
Jan2016
Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal telah meningkatkan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat.
Selengkapnya bisa di download disini.
18
Nov2015
[Best_Wordpress_Gallery id="3" gal_title="Sosialisasi UU 28 tahun 2009 di kota Bengkulu"]
02
Jun2026
29
May2026
26
May2026
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif pendanaan pembangunan.
Langkah itu menjadi respons atas rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun 2026 yang memicu kekhawatiran di sejumlah daerah terkait keberlanjutan program pembangunan infrastruktur daerah dan pelayanan publik.
"Pemda didorong ... Read More
26
May2026
ArtikelGalleryKanal Pengaduan
Mengenal DAU Earmark Kesehatan, Insentif Fiskal Berbasis Kinerja Daerah
DJPK Dorong Pemerintah Daerah Memanfaatkan Pembiayaan Kreatif
Monitoring Pelaksanaan Performance Improvement Plan Tahun 2025 di Kabupaten Pangkajene Kepulauan
... Read More
26
May2026
Reformasi desentralisasi fiskal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membawa perubahan mendasar dalam desain Dana Alokasi Umum (DAU).
Salah satu terobosannya adalah pengenalan skema DAU earmark, yakni dana transfer yang penggunaannya ditentukan untuk fungsi tertentu.
Sebelumnya, DAU sepenuhnya bersifat block ... Read More
