UU HKPD yang telah ditetapkan pada 5 Januari 2022 menjadi penanda dimulainya babak baru era desentralisasi fiskal di Indonesia. UU HKPD memuat kebijakan terkait PDRD yang bertujuan untuk meningkatkan local taxing power, salah satu kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung hal tersebut adalah perluasan basis pajak, yaitu melalui Opsen Pajak ... Read More
12
Aug2025
04
Nov2024
UU HKPD yang telah ditetapkan pada 5 Januari 2022 menjadi penanda dimulainya babak baru era desentralisasi fiskal di Indonesia. UU HKPD memuat kebijakan terkait PDRD yang bertujuan untuk meningkatkan local taxing power, salah satu kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung hal tersebut adalah perluasan basis pajak, yaitu melalui Opsen Pajak ... Read More
18
Sep2017
Bahan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa kepada Pembina dan Pengawas Desa Tahun Anggaran 2017 yang diselenggarakan di Jakarta, 18 September 2017 dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut.
Sosialisasi bagi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK EKONOMI DAN PELAYANAN PUBLIK
Paparan Direktur PTNDP Pengelolaan Dana Desa
BINWAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Keynote Speech Dana Desa
Pemeriksaan ... Read More
19
Jun2017
Sesuai dengan amanat Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 maka dapat kita ketahui salah satu strategi pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah terkait dengan Reformasi tentang Tata Kelola Minyak Bumi dan Gas Bumi secara Efektif dan Efisien dalam rangka membangun ... Read More
22
Nov2016
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 21-24 November 2016. Bahan paparan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat diunduh ... Read More
21
Jan2016
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selengkapnya...
21
Jan2016
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Tugas Pembantuan adalah...
Selengkapnya...