Awan mripat; gendhis angsal Jawa Ipsum nangis rumput wilujeng unyeng-unyeng; pados gujeng benter andhap lisah. Pupak menda ijem panjang sadherek dhuwung, kijing; sampeyan benter crios leres jaler kula, pedhang bucal tetak supena sirah, lek-lekan; toya. Ngenger lema, "dhateng kramas," sakit dhateng payung sumerep, "cemeng dhateng, kula nem wingking."
18
Nov2015
17
Nov2015
Guna memberikan pemahaman mengenai tatacara pembagian Dana Desa (DD) ke setiap desa dan kewajiban penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2016, akan dilaksanakan workshop Penghitungan Dana Desa dan penganggaran Alokasi Dana Desa.
17
Nov2015
Dalam rangka implementasi Sistem Informasi Keuangan daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Dana Transfer ke Daerah dan Indikasi Kebutuhan Daerah (SIMPATIK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan bimbingan teknis yang akan di selenggarakan pada tanggal 23 s.d. 27 November 2015.
17
Nov2015
Sehubungan dengan telah disahkannya RUU tentang APBN TA 2016 dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN TA 2016, berikut adalah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi ... Read More
17
Nov2015
Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di Seluruh Indonesia
Terlampir kami sampaikan surat Dirjen Perimbangan Keuangan No.S-657/PK/2015 tgl. 21 Oktober 2015 hal Permintaan Data Perubahan APBD 2015 dan No.S-658/PK/2015 tgl. 21 Oktober 2015 hal Permintaan Laporan Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan III
Demikian disampaikan atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.
17
Nov2015
DJPK tidak pernah menerima gratifikasi dalam bentuk apapun pada layanan yang diberikan. Untuk pengaduan, hubungi 021-3449230 ext. 7611.
17
Nov2015
Yth. Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia
Sesuai PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diamanatkan bahwa:
A. TPG PNSD dan Tamsil PNSD
Kepala Daerah wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran TPG PNSD dan Tamsil PNSD kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, yaitu Semester I ... Read More