PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ... Read More
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, maka untuk mengupayakan terwujudnya keserasian penyelenggaraannya diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga tetap utuhnya wilayah dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Informasi Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah;
bahwa untuk tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/ kekayaan negara ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat;
bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan Undang-undang Nomor ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2003
TENTANG
PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka mencapai dan menjaga kestabilan ekonomi makro diperlukan kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan;
bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja fiskal ... Read More
21 November 2015Pengelola
21
Nov2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan gaji yang diterima dan untuk meningkatkan ... Read More
21 November 2015Pengelola