Untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang ... Read More

Dalam rangka penyelesaian tunggakan pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah, perlu Optimalisasi penyelesaian piutang negara pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Piuntang Negara yang Bersumber ... Read More

View | PMK No.186/PMK.07/2008 View | Lampiran PMK No.186/PMK.07/2008

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008 View | PMK ... Read More

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.07/2008 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ... Read More

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189 /PMK.07/2008 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan ... Read More