Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan rekening sub-registry.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut.
S Permintaan Data Subregistry
09
Feb2018
01
Feb2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
04
Jan2018
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
28
Dec2017
DJPK akan melaksanakan soft launching Aplikasi DAK Nonfisik dan diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengakses aplikasi dimaksud. Untuk dapat melakukan login pada Aplikasi DAK Nonfisik, pemerintah daerah harus memiliki akun individu. Akun individu setiap pemerintah daerah akan didaftarkan oleh DJPK dengan menggunakan email aktif pemerintah daerah. Dalam rangka pembuatan akun ... Read More
21
Dec2017
Dalam rangka memperingati HUT DJPK yang ke-17, DJPK telah menggelar turnamen tenis meja yang dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 18 Desember 2017. Pelaksanaan turnamen tersebut untuk mempererat sinergi dan silaturahmi antara DJPK dengan seluruh mitra kerja DJPK. Turnamen ini diikuti oleh 32 tim, seperti kementerian terkait, pemerintah daerah, dan BUMN.
Kontingen ... Read More
21
Dec2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
20
Dec2017
Dasar hukum Penerbitan PMK ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Latar belakang dan gambaran umum isi ... Read More