Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Tahun Anggaran 2017, DJPK akan menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Tujuan penyelenggaraan workshop tersebut adalah agar peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan pembagian dan penetapan ... Read More
09
Nov2016
Sesuai ketentuan PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam hal terdapat kurang salur Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Dana TP Guru PNSD) dan/atau Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD) pada tahun berjalan, akan diperhitungkan dengan dana cadangan atau alokasi Dana TP Guru PNSD ... Read More
9 November 2016Humas DJPK
04
Nov2016
Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN-P tahun anggara 2016, perlu dilakukan pengendalian Belanja Negara, termasuk pengendalian belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pengendalian TKDD dilakukan melalui: (i) penghematan alamiah yang terdiri atas penurunan penerimaan negara yang dibagihasilkan (DBH), optimalisasi kinerja penyerapan DAK dan Dana Desa, serta penghematan TPG dan ... Read More
4 November 2016Humas DJPK
04
Nov2016
Dalam rangka implementasi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung AKPD) kepada Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan acara Sosialisasi Jabatan Fungsional AKPD 2016. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada berkas terlampir.
4 November 2016Humas DJPK
03
Nov2016
Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, telah ditetapkan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka ... Read More
3 November 2016Humas DJPK
02
Nov2016
1. RINCIAN-ALOKASI-DBH-SDA-MINERBA-TA-2017-UPLOAD
2. RINCIAN-ALOKASI-DBH-SDA-MIGAS-TA-2017-UPLOAD
3. RINCIAN-ALOKASI-DBH-PPH-TA-2017-UPLOAD
4. RINCIAN-ALOKASI-DBH-PERIKANAN-TA-2017-UPLOAD
5. RINCIAN-ALOKASI-DBH-CUKAI-TEMBAKAU-TA-2017-UPLOAD
6. RINCIAN-ALOKASI-DBH-PBB-TA-2017
7. RINCIAN-ALOKASI-DBH-KEHUTANAN-TA-2017
8. RINCIAN-ALOKASI-KURANG-BAYAR-DAU-TA-2016-UPLOAD
9. RINCIAN-ALOKASI-DAU-MURNI-TA-2017-UPLOAD
10. RINCIAN-ALOKASI-DAK-NON-FISIK-TA-2017-UPLOAD
11. RINCIAN-ALOKASI-DAK-FISIK-TA-2017-UPLOAD
12. RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD
13. RINCIAN-ALOKASI-DID-TA-2017-UPLOAD
14. RINCIAN ALOKASI DBH Panas Bumi TA 2017 UPLOAD
2 November 2016Humas DJPK
01
Nov2016
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam hal terdapat kurang salur Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD) pada tahun berjalan, akan diperhitungkan dengan dana cadangan atau alokasi DTP Guru PNSD dimaksud dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Berdasarkan ... Read More
1 November 2016Humas DJPK





