Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility merupakan kebijakan yang memberikan pengaturan terkait pengelolaan dana Treasury Deposist Facility yang bersumber dari penyaluran DAU dan/atau DBH non earmaked.
Rancangan PMK tersebut akan menggantikan pengaturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 19 Tahun ... Read More
12
Dec2025
11
Dec2025
Dalam rangka refocusing/penajaman jenis-jenis kegiatan dan subkegiatan yang dapat didanai dari DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum, maka diperlukan perubahan daftar/list kegiatan dan/atau subkegiatan yang menjadi indikator tingkat kinerja dalam mendukung penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, bidang Kesehatan ... Read More
08
Dec2025
Dalam rangka menyesuaikan ketentuan dalam PMK 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara, dan untuk menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, memperbarui nomenklatur kelembagaan dan pejabat pelaksanaan, serta menyesuaikan alur proses bisnis antar unit eselon I dan Kementerian/Lembaga terkait perencanaan, ... Read More
05
Dec2025
Sesuai amanat dalam pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (LB DBH) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal tersebut juga dipertegas dalam ketentuan pasal 53 ... Read More
02
Dec2025
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Sebagaimana amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan salah satu jenis DAK yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) dan digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, ... Read More
28
Nov2025
Peta Kapasitas Fiskal Daerah disusun sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan hubungan fiskal pusat–daerah sekaligus menjalankan amanat regulasi terkait hibah, pembiayaan, dan pendanaan daerah yaitu Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang ... Read More