Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
Publikasi Lainnya
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Next Post
Previous Post
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026
PMK 7 Tahun 2026
Fulltext
11 March 2026
/
Informasi Publik
,
Peraturan
,
Peraturan DJPK
/
Tags:
Peraturan Menteri Keuangan
Share
the Post
About
the Author
papdua
Related
Posts
PMK Nomor 210/PMK.07/2012
Read More
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 Tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
PMK No.126 Tahun 2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2003 – TA 2007
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PMK Nomor 84/PMK.07/2014
PMK Nomor 81/PMK.07/2014
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.