Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443
Kemenkeu PRIME: 134
Navigation
Beranda
Profil
Sejarah
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Kewenangan
Organisasi
Struktur Organisasi DJPK
Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II
Profil Pejabat DJPK
LHKPN Pejabat DJPK
Informasi Publik
Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Setiap Saat
Data Statistik
Organisasi
Administrasi
Kepegawaian
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Transparansi Kinerja
DIPA
Rencana Kerja
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Tahunan
PPID
PPID Tingkat I DJPK
Dashboard PPID Tk. I DJPK
Profil PPID
Struktur PPID
Regulasi PPID
Tugas dan Wewenang
Maklumat dan Standar Layanan
Mekanisme Permohonan
Formulir Permohonan
SOP Layanan Informasi
Laporan Layanan Informasi
Statistik Layanan Informasi
FAQ PPID
Hubungi PPID Tingkat I DJPK
PPID Kementerian Keuangan
e-PPID Kemenkeu
PBJ
Publikasi
Berita
Pemberitahuan ke Daerah
Peraturan Terkini
Publikasi Digital
Majalah dan Jurnal Defis
APBN KiTa
PDRD Lens
LPEFD
SINERGIS
Himpunan Peraturan HKPD
Publikasi Lainnya
Kajian Ilmiah
APBD
Rekomendasi Dekon TP
Analisis Lomba Bedah Data APBD
Knowledge Management
Kerangka Kerja Program IdS
Rencana Aksi Peserta Program IdS
Hasil Rencana Aksi
Dokumentasi Program IdS
Hubungi Kami
Contact Center DJPK
Reservasi Layanan Konsultasi Online
Form Pendaftaran
Cek Status
Form Perbaikan
Next Post
Previous Post
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/MK/PK/2026 tentang Perubahan Ketiga Atas KMK Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD
KMK 26 Tahun 2026
Unduh
30 June 2026
/
Peraturan
,
Peraturan DJPK
/
Tags:
Keputusan Menteri Keuangan
Share
the Post
About
the Author
narits syafruddin
Related
Posts
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/MK/PK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Alokasi Dana Alokasi Khusus (Dak) Dana Reboisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Tahun Anggaran 2001
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/MK/PK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/MK/PK/2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Periode Kedua Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Read More
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 Tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) DAU Atau DBH Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi COVID-19
Comments
Comments are closed.
Next Post
Previous Post
Comments
Comments are closed.