Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan Usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018, penyampaian Usulan DAK Fisik ... Read More
21
Apr2017
13
Apr2017
PMK 50/PMK.07/2017 merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang sebelumnya merevisi PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD. Adanya beberapa kali revisi atas kebijakan TKDD tersebut perlu dilakukan guna memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD, terutama sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, serta efektivitas penggunaan TKDD.
31
Mar2017
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2017 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan I pada Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 27 Maret 2017, berikut disampaikan softcopy salinan peraturan dimaksud.
17
Jan2017
13
Jan2017
Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, kiranya perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dimohon untuk dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik di bidang masing-masing.
09
Jan2017
Sehubungan dengan pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jafung APKD), Kementerian Keuangan cq. DIrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembina Jafung AKPD perlu menginformasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Inpassing Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
Berkenaan dengan hal ... Read More