PMK (terlampir)
View | PMK Nomor 131/PMK.07/2012
14
Jan2016
Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 49 PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
Berdasarkan peraturan perundangan, Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan atau beberapa kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik ... Read More
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
PMK Nomor 91/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
View | PMK 91/PMK.07/2012
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
PMK Nomor 87/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
View | PMK Nomor 87/PMK.07/2012
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
PMK Nomor 86/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
View | PMK Nomor 86/PMK.07/2012
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan atas Penerimaan pada Akhir Tahun Anggaran
View | PMK Nomor 94/PMK.07/2012
14 January 2016Pengelola
14
Jan2016
Memenuhi amanat PP 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 dan 6, sebagai bentuk layanan informasi publik terlampir kami sampaikan PMK Nomor 78/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Migas TA 2011 yang Dialokasikan dalam APBN-P 2012.
View | PMK Nomor 78/PMK.07/2012
14 January 2016Pengelola