dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi DBH BPHTB Bagian Daerah TA 2010
View | PMK 2005 Tahun 2009
View | Lampiran PMK 205 Tahun 2009
13
Jan2016
Untukmelaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi PBB Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Kota TA 2010
View | PMK 204 Tahun 2009
View | Lampiran PMK 204 Tahun 2009
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
Dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29 WP OP DN dan PPH Pasal 21 TA 2010
View | PMK 203 Tahun 2009
View | Lampiran PMK 203 Tahun 2009
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
bahwa untuk melaksanakanketentuan pasal 20 ayat (4) PP nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasita Fiskal Daerah
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
Berdasarkan Undang - undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 bahwa Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010.
View | PMK ... Read More
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
Berdasarkan Undang - undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 bahwa Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
View | PMK 160 Tahun 2009
13 January 2016Pengelola
13
Jan2016
Dalam rangka perubahan Undang-undang tentang APBN serta Peraturan Menteri Keuagann tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2009, berdasarkan dengan itu maka Menteri Keuangan perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil ... Read More
13 January 2016Pengelola