Peraturan Meteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 View | PMK Nomor 127/PMK.07/2006 View | PMK Nomor 127/PMK.07/2006 View | Lampiran PMK Nomor 127/PMK.07/2006 View | Lampiran ... Read More

Peraturan Meteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007 View | PMK Nomor 03/PMK.07/2007 View | PMK Nomor 03/PMK.07/2007 View | Lampiran PMK Nomor 03/PMK.07/2007 View | Lampiran PMK Nomor 03/PMK.07/2007

Peraturan Meteri Keuangan Nomor 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2007 View | PMK Nomor 05/PMK.07/2007 View | PMK Nomor 05/PMK.07/2007 View | Lampiran PMK Nomor 05/PMK.07/2007 View | Lampiran PMK ... Read More

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dengan ini Menteri Keuangan menetapkan: * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas Tahun Anggaran 2008 * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi ... Read More

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, untuk itu Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapkan Perkiraan Alokasi Dana Bagi HASIL Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Read More

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  626 / PMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebijakan tentang tidak adanya daerah yang menerima Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2005 lebih rendah ... Read More