KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR    548    /KMK.07/2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2004        Menimbang : a.      bahwa sesuai dengan hasil rapat pembahasan DAK  Non  DR Tahun 2004 antara Panitia Kerja Dana Perimbangan DPR-RI dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan, ... Read More

Dalam rangka alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Reboisasi TA 2003, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.07/2002 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum (Pedum) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 860 /KMK.01/2006 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a.           bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; b.           bahwa ... Read More

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  505 / KMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2005 Menimbang : a.      bahwa sesuai dengan hasil rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 mengenai DAK  Non  DR antara Panitia Anggaran ... Read More

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 ... Read More

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  579  /KMK.07/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/KMK.07/2001 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan profesional, maka diperlukan kebijakan fiskal yang hati � hati, khususnya dalam pengelolaan pinjaman; b. bahwa menurut Pasal 8 Peraturan ... Read More