Bahan paparan dapat diunduh melalui tautan berikut
16
Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
16 August 2017Humas DJPK
12
Aug2017
1.Apakah Pemerintah Daerah boleh memberikan insentif pemungutan pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)?
Boleh, sepanjang telah mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut ... Read More
12 August 2017Humas DJPK
10
Aug2017
10 August 2017Humas DJPK
09
Aug2017
9 August 2017Humas DJPK
01
Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
1 August 2017Humas DJPK
01
Aug2017
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.
Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More
1 August 2017Humas DJPK






