Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, serta memanfaatkan perpanjangan masa inpassing Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sampai dengan Desember 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri ... Read More

Menindaklanjuti kegiatan Knowledge Sharing, Bimbingan Teknis Eksekutif dan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah yang telah dilaksanakan. Kementerian Keuangan dalam hal Ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Non- Perpajakan. Informasi selengkapnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

1. Sesuai dengan Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran kegiatan yang didanai oleh DBH CHT. 2. Berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah membuat laporan realisasi penggunaan DBH CHT ... Read More

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More

1.Apakah pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara, infrastruktur migas, dan pembangkit listrik dikenakan BPHTB? Perolehan Hak Tanah dan Bangunan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum merupakan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. (UU 28/2009 Pasal 85 ayat (4) huruf b) Contoh kepentingan umum: Pembangunan pelabuhan, bandar udara, ... Read More

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More