Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak ... Read More

Bahan paparan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Makassar, 23 Maret 2017 dapat diunduh melalui tautan berikut.

Untuk menjaga akuntabilitas penyaluran, daerah yang belum menyampaikan laporan atau masih terdapat kekurangan laporan, tidak dilakukan penyaluran sampai dengan dipenuhinya persyaratan penyaluran dengan mempertimbangkan batas akhir penyaluran untuk masing-masing jenis DAK Nonfisik. Saat ini DJPK sedang melakukan revisi PMK 187 Tahun 2016 yang salah satu pengaturannya mengamanatkan penyampaian laporan sebagai persyaratan ... Read More

Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran Dana BOS TA 2011 dilakukan dari RKUN ke RKUD Kab/Kota. Dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan, terutama adanya keterlambatan dalam penyaluran dari RKUD Kab/Kota ke sekolah, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa Dana BOS di RKUD. Namun demikian sisa Dana BOS dimaksud tidak dapat diperhitungkan ... Read More

Dengan ditetapkannya Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa perubahan (reformulasi) yang fundamental dalam kebijakan penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain penyempurnaan struktur, penyederhanaan klasifikasi, dan perluasan ruang lingkup, serta reformulasi dan penguatan kebijakan beberapa jenis Transfer ke Daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan Transfer ... Read More