Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apakah boleh mengakui belanja yang telah ada di APBD murni sebagai hasil refocusing 8% dari DAU atau 25% dari DTU? Misal, di APBD murni telah dianggarkan untuk infratsruktur dan atas belanja tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah.

Created On26 April 2021

bypapdua

Table of Contents

Belanja infrastruktur daerah menjadi bagian dari belanja wajib yang bersumber dari 25% DTU. Oleh karena itu, selama belanja infrastruktur tersebut memiliki dampak langsung ke masyarakat, maka hal tersebut diperbolehkan untuk dilaporkan dalam Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah.