Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)

26

Apr2021

Pejabat yang menandatangani Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah, Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya, dan Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19.

0  
Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah, Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya, dan Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan.
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Apakah laporan syarat penyaluran DAU yang telah di-upload pada tautan Lampiran Surat Nomor S-32/PK/2021 dan berstatus lengkap dapat di-update kembali jika ada perubahan data?

0  
Silakan unggah kembali laporan tersebut pada tautan yang tertera dalam Lampiran Surat Nomor S-32/PK/2021. Surat dimaksud dapat diunduh melalui tautan berikut: https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=18595.
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Apakah boleh mengakui belanja yang telah ada di APBD murni sebagai hasil refocusing 8% dari DAU atau 25% dari DTU? Misal, di APBD murni telah dianggarkan untuk infratsruktur dan atas belanja tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah.

0  
Belanja infrastruktur daerah menjadi bagian dari belanja wajib yang bersumber dari 25% DTU. Oleh karena itu, selama belanja infrastruktur tersebut memiliki dampak langsung ke masyarakat, maka hal tersebut diperbolehkan untuk dilaporkan dalam Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah.
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Bentuk belanja dukungan pendanaan pada kelurahan dalam rangka penanganan Covid-19 sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b PMK No. 17/PMK.07/2021.

0  
Dukungan pendanaan di kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b PMK No. 17/PMK.07/2021 diarahkan untuk penanganan Covid-19, seperti dukungan vaksinasi di tingkat kelurahan berupa transportasi vaksin ke TKP, honor tenaga kesehatan pelaksana vaksin di tingkat kelurahan, ataupun kegiatan promotif preventif lainnya yang terkait. Namun demikian, uang saku ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Apakah diperkenankan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan melakukan pergeseran atau refocusing untuk memenuhi 25% DTU?

0  
Apabila pendirian Mall Pelayanan Publik sebagai belanja infrastruktur memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan dilakukan dalam rangka mendukung salah satu kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 PMK No 17/PMK.07/2021, maka dapat dianggap sebagai salah kegiatan dalam penganggaran 25% DTU dimaksud.
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Apakah refocusing DTU paling sedikit sebesar 25% untuk Pemulihan Ekonomi Daerah dapat dianggarkan di BTT?

0  
Terkait penganggaran dalam APBD, mohon dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku instansi yang berwenang atas hal tersebut.
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Batas waktu pelaksanaan refocusing anggaran DAU untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.

0  
Tidak ada tenggat waktu terkait penganggaran dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya. Namun sebagaimanKuantan Singingilanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya merupakan syarat penyaluran DAU dimulai di bulan April sehingga laporan realisasinya harus telah disampaikan kepada DJPK paling lambat tanggal 14 setiap bulannya. Mohon ... Read More
26 April 2021papdua